Pemda Provinsi-DPRD Jabar Teken Perda Kamtibmas dan RPJMD

KOTA BANDUNG, - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menandatangani persetujuan bersama dengan Ketua DPRD, dua Raperda menjadi Perda dalam Sidang Paripurna DPRD, di Kantor DPRD Provinsi Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (26/2/2021).

Dua Perda yang ditandatangani yakni Perda tentang Perubahan atas Perda No.13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kedua, Perda tentang Perubahan atas Perda No 8 tahun 2019 tentang RPJMD Jabar tahun 2018-2023.

Baca juga: Dandim 0621/ Kab Bogor Dukung Optimalisasi PSBB dan PPKM Skala Mikro di Kab Bogor

Adapun perubahan dalam Perda Kamtibmas mencakup pasal - pasal tambahan yang mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari aspek penanganan COVID-19, seperti penegakkan protokol kesehatan di tempat umum.

"Dasar hukum untuk mengendalikan Kamtibmas terkait COVID-19 sudah kita miliki yang kini lebih kuat dibanding sebelumnya. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Komisi I DPRD Jabar, " ujar Gubernur Ridwan Kamil.

Baca juga: Pemprov Dorong BUMD Jabar Jadi Motor Penggerak Perekonomian

Sementara perubahan pada Perda RPJMD didasari dinamika sosial ekonomi secara nasional akibat pandemi COVID-19 yang harus direspons di Jabar. Sehingga beberapa poin yang tercantum dalam RPJMD Jabar harus disesuaikan dengan kondisi saat ini karena sudah tidak relevan lagi.

"Rencana pembangunan lima tahun yang selama ini dimuat dalam Perda RPJMD tahun 2018-2023 harus dikoreksi karena sudah tidak relevan. Beberapa poin yang terinterupsi oleh pandemi COVID-19, " tutur Kang Emil.

Baca juga: Uu Ruzhanul Sebut Disdukcapil Punya Peran Penting dalam Pembangunan Jabar

Hal yang jadi fokus dalam perubahan RPJMD tersebut yaitu pada pemulihan ekonomi sosial setelah COVID-19."Kami mereorientasi, banyak  mengalokasikan arah-arah pembangunan di sisa jabatan tiga tahun ke depan kepada pemulihan sosial ekonomi. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pansus IX DPRD, " sebutnya.

Kang Emil berharap, dua perda revisi tersebut membuat pembangunan Jabar lebih terarah. Ia optimistis tahun 2021 COVID-19 bisa lebih dikendalikan sering vaksinasi, dan ekonomi dapat pulih.

Baca juga: Ketua IWO Bogor Raya: Disnaker Harus Didukung oleh Semua Stakeholder

"Mohon dukungannya agar kita menjaga kondusifitas Jabar sebagai syarat utama membangun dengan lancar, " harapnya.

Selanjutnya, kedua draf perda tersebut akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk dievaluasi.

Baca juga: Didepan Pejabat Eselon II dan Lingkup Sekda, Wabup Bogor: Tingkatkan SDM dan Gerak Cepat

(HMS JBR/Anisa)