Sudut Pandang Jurnalis : WTP BPK Dan Dana Insentif Daerah. Ibarat Perjudian, Suap 2 Miliar Dapat Bonus Puluhan Miliar

Bogor - Sangat disayangkan Pemerintah melanjutkan kebijakan pemberian Dana Insentif Daerah atau DID di tahun 2022 demi mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD.

Peningkatan layanan dasar publik bidang kesehatan, bidang pendidikan, penyediaan infrastuktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan perekonomian daerah.

Baca juga: Sambut HJB ke-539, Bupati Bogor Ajak Masyarakat Cintai Kuliner Tradisional

Paparan ini berisi mengenai kebijakan DID di tahun 2022, baik DID atas kinerja tahun sebelumnya maupun DID atas kinerja tahun berjalan sebagaimana diatur dalam PMK No. 160/PMK.07/2021.Dalam PMK Nomor 106, ada beberapa kebijakan baru terkait penyaluran DID tahun 2022.

Kriteria daerah yang mendapatkan dana insentif  dikelompokkan menjadi tiga klaster.Daerah yang masuk klaster A mendapat 50 persen dari Rp 4 triliun, sementara klaster B mendapat 35 persen, dan klaster C mendapat 15 persen.

Baca juga: Kementerian Kominfo Siapkan Perubahan Kedua Permen Kominfo No. 13 Th 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Setidaknya, daerah yang masuk klaster A harus memenuhi kriteria utama, yakni opini BPK WTP untuk 5 tahun terakhir berturut-turut, APBD tepat waktu.

Sementara itu, daerah yang masuk klaster B memenuhi kriteria opini BPK WTP untuk tahun terakhir, APBD tepat waktu.

Baca juga: Ridwan Kamil Serahkan Bantuan Keuangan Khusus dan Laptop Untuk 309 BUMDES Di Indramayu

"Klaster C tidak menggunakan kriteria utama, dapatnya sekitar 15 persen dari Rp 4 triliun.

Kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan pemberian alokasi Dana Insentif Daerah (DID) melalui kompetisi yang lebih sehat dan terbuka. Ini yang perlu dievaluasi, kompetisi sehat dan terbuka seperti apa ?

Baca juga: Pemkot Bogor Keluarkan 6 Kebijakan PSBMK Jelang Natal dan Tahun Baru

Kalau acuaan nya mendapat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) dan kalau orentasinya adalah Dana Insentif Daerah ( DID ) maka untuk mendapatkan WTP dari BPK. Tidak tertutup kemungkinan adanya memberian suap. 

Baca juga: Wagub Minta Pemkab dan Pemkot Responsif Positif Rekomendasi BPK

Kita bisa lihat banyak daerah yang mengejar WTP.    Hal tersebut terjadi pada Bupati Bogor  Non Aktif Ade Yasin.Untuk mendapkan WTP, Iya suap oknum BPK

Mengingat banyak daerah yang mendapatkan WTP Bertutut-turut, tapi muncul masalah korupsi  jadi apa artinya WTP Selama ini ? Bahkan diduga, WTP Menjadi Objek kepentingan Oknum - oknum terkait dijajaran pemerintah daerah dan Oknum BPK

Pemerintah Pusat  harus.mengkaji, mengevaluasi Terkait Dana Insentif Daerah ( DID) yang berpotensi dijadikan Objek, ibarat perjudian. Suap 2 Miliar dapat Bonus Puluh Miliar.

Oleh : Anwar Resa                                                    Jurnalis Nasional Indonesia