89 Ribu Nakes Jabar Telah Divaksin

KOTA BANDUNG, - Sekitar 89.000 tenaga kesehatan dan non kesehatan di 27 kabupaten/kota Jawa Barat (Jabar) telah menjalani vaksinasi COVID-19.

Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar menginisiasi Gebyar Vaksinasi COVID-19 di sejumlah daerah secara serempak.

Baca juga: Polda Jabar Ungkap 26 Sertifikat Vaksinasi Ilegal

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum memulai Gebyar Vaksin COVID-19 bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non kesehatan untuk Wilayah Jawa Barat, di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Jalan Tamansari No. 73, Kota Bandung, Rabu (3/2/2021).

Kang Uu mengatakan, gebyar vaksin ini menjadi role model pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, dengan target 150.000 Nakes akan selesai divaksinasi dalam dua hingga tiga pekan mendatang.

Baca juga: Santri Tahfidz Qur'an Daarul Hamiid Terima Masker Gratis dari Polda Banten

“Ini adalah sebuah berita gembira bahwa vaksin di Jawa Barat akan selesai untuk tahap pertama sekitar dua minggu atau tiga minggu dari sekarang 150.000 SDM kesehatan bisa dilaksanakan, ” imbuhnya.

Baca juga: Door To Door, Kapolsek Parungkuda Gencar Lakukan Kegiatan Vaksinasi

Kang Uu mengungkapkan, setelah sasaran vaksin Nakes terpenuhi, selanjutnya vaksinasi akan menyasar lapisan masyarakat lainnya dengan estimasi target sekitar 33, 5 juta orang dengan target satu tahun.

“Setelah SDM kesehatan selesai divaksin, maka vaksinasi akan berlanjut untuk masyarakat, sehingga Jawa Barat sekitar satu tahun ke depan 80 persen masyarakat Jawa Barat yang diestimasikan sekitar 33, 5 juta masyarakat Jawa Barat akan segera selesai divaksin, ” jelasnya.

Baca juga: Banyak Terkonfirmasi Positif, Bupati Bogor Lakukan Evaluasi Penanganan Covid-19

Kang Uu mengingatkan, vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 selain sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan gerakan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas).

Wagub menekankan agar masyarakat tidak meragukan vaksin COVID-19 karena MUI sudah mengeluarkan sertifikat halal dan BPOM menyatakan aman.

Baca juga: Gubernur Jabar Resmikan Program Puskesmas Terpadu dan Juara

“Seandainya ada isu-isu di media sosial tentang bahaya divaksin, dampak negatif divaksin, kami yakinkan pada hari ini yang ke sekian kalinya bahwa tidak ada dampak negatif tentang mereka yang sudah divaksin. Buktinya saya sendiri, para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak ada masalah sampai hari ini, apalagi kami sudah (divaksin) yang kedua kali, ” papar Kang Uu.

Sementara itu, Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Maxi Rein Rondonuwu mengapresiasi Pemprov Jabar atas pelaksanaan gebyar vaksinasi serempak. Menurutnya, pola serempak dengan cakupan di atas 10.000 sasaran dinilai luar biasa.

“Saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat karena sudah melakukan inovasi model pelaksanaan imunisasi secara serentak bergerak seluruh kabupaten/kota, ” ujar Maxi.

“Kemarin di Surabaya baru 4.000, rekor MURI dapat di Yogyakarta cuma 3.000. Tapi kalau hari ini bisa di atas 10.000 ini sangat luar biasa dan akan jadi pola. Akan kami laporkan ke Pak Menteri (Kesehatan) dan mungkin ke Pak Presiden bahwa ini adalah pola yang sangat baik, ” tuturnya.

Baca juga: Ade Yasin Cek Proses Donor Plasma Konvalesen di PMI

Metode vaksinasi serempak ini, kata Maxi, juga menjadi uji coba vaksinasi tahap dua untuk pelayan publik yang lebih masif lagi. Diperkirakan, jumlah masyarakat pelayan publik seperti guru, dosen, ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN dan BUMD, serta perangkat desa mencapai lebih dari 18 juta orang, sehingga target vaksinasi bagi pelayan publik rampung pada April 2021 bisa dicapai.

Maxi juga mengungkapkan, pihaknya ingin menargetkan para pedagang pasar sebagai sasaran vaksinasi setelah Nakes. Ia mengatakan konsep vaksinasi yang disarankan adalah konsep jemput bola melalui vaksinasi Mobile.

Namun, konsep ini membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

“Sasaran pertama yang akan kita sasar adalah para pedagang pasar. Saya lagi buat konsep standarnya untuk - bukan cuman seperti ini (pelaksanaan vaksin) di gedung - tetapi nanti ada Mobile atau kita mendatangi langsung ke pasar-pasar, ” kata Maxi.

(HMS JBR/Nisa)

Baca juga: Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Utama Penerima Vaksin di Pemkab Bogor